yang tinggal puing-puing tonggaknya (Kodak : Barando Multatuli Ranah Nata).
BUPATI MADINA ANCAM PENGUSAHA
Dibaca 581 kali
Bupati Madina,HM Hidayat Batubara SE ancam pengusaha di wilayah Madina apabila tak mau diatur dan selalu memunculkan masalah dengan masyarakat. Sanksinya,
Bupati akan mencabut seluruh izin usaha.
Hal itu ditegaskan Hidayat di hadapan ratusan masyarakat yang terdiri dari 3 kecamatan sebagai lokasi perusahaan perkebunan di Madina, yakni Kecamatan Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis yang bertempat di pasar Natal, Kamis (11/8) kemarin.
Bupati akan mencabut seluruh izin usaha.
Hal itu ditegaskan Hidayat di hadapan ratusan masyarakat yang terdiri dari 3 kecamatan sebagai lokasi perusahaan perkebunan di Madina, yakni Kecamatan Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis yang bertempat di pasar Natal, Kamis (11/8) kemarin.
Dikatakan Hidayat, Pemkab Madina tak akan ragu dan tak akan pernah takut kepada perusahaan manapun untuk memberikan tindakan dan pencabutan izin sesuai dengan
peraturan perundang -undangan yang berlaku di NKRI.
”Bagi siapapun dan perusahaan manapun kalau melanggar dan menyalahi aturan hukum akan kita tindak tegas. Kita tak akan pernah takut untuk menjalankan aturan tersebut apalagi perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat. Hal ini akan saya inventarisir dulu perusahaan mana saja yang bermasalah di Madina,kalau perusahaan tersebut tak mau diatur maka izinnya akan kita cabut,” tegas Hidayat disambut teriakan
dan semangant apresiasi dari ratusan masyarakat .
Penegasan Hidayat ini diawali dengan keluhan dari seorang tokoh masyarakat kecamatan Muara Batang Gadis yang didampingi puluhan masyarakat lainnya saat menghadiri safari ramadan rombongan Bupati Madina yang dipusatkan di Masjid Raya Pasar Natal.
Adalah Hilman Parinduri, disampaikannya kepada Bupati,masyarakat saat ini sedang dihadapkan dengan persoalan batas lahan dengan perusahaan perkebunan
PT Rendi yang beroperasi di Muara Batang Gadis.
Dikatakannya, sampai saat ini belum ada penyelesaian dan tak tertutup kemungkinan akan terjadi konflik masyarakat dengan perusahaan.
”PT Rendi sudah sangat meresahkan masyarakat mengenai tak adanya kejelasan batas lahan perusahaan dengan masyarakat, ini sangat menyentuh hati kami karena kami setiap hari dihadapkan dengan rasa kekhawatiran,” sebut Hilman diamini warga Muara Batang Gadis.
”PT Rendi sudah sangat meresahkan masyarakat mengenai tak adanya kejelasan batas lahan perusahaan dengan masyarakat, ini sangat menyentuh hati kami karena kami setiap hari dihadapkan dengan rasa kekhawatiran,” sebut Hilman diamini warga Muara Batang Gadis.
Penegasan ini memeroleh dukungan dari aktifis Mahasiswa yaitu Ketua Pantai Barat Mandailing Foundation, Kobol Nasution, kepada METRO Jumat (12/8). Dikatakannya, masyarakat sangat mendukung apabila sengketa terselubung antara masyarakat dengan perusahaan diselesaikan dengan segera mungkin, karena pantai barat merupakan wilayah perusahaan perkebunan di Madina yang luasnya ratusan ribu hektar dan terdiri dari puluhan perusahaan.
”Sebenarnya bukan hanya PT Rendi saja yang bermasalah namun mayortitas perusahaan perkebunan di Pantai Barat Madina ini bermasalah dan penyelesaiannya hanya dengan sikap positif dari Pemkab Madina. Jikalau tidak konflik akan terus terjadi seperti yang pernah terjadi antara PT PSU dengan masyarakat Natal dan Linggabayu
yang telah mengalami kerugian yang besar.
Kami harap Pemkab Madina jangan hanya pandai berbicara, warga ingin ada action yang jelas dan jangan seperti pemerintahan sebelumnya yang tak pernah ada kejelasan” sebut Kobol yang juga Ketua PC PMII Tapsel-Psp ini.
(wan/mer) (metrosiantar.com)
Thursday, 18 August 2011 18:01
WASPADA ONLINE
PANYABUNGAN - Masih banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat Pantai Barat,
Kabupaten Mandailing Natal yang harus disahuti dan dipenuhi pemerintah.
Itu mengisyaratkan beratnya beban Pemkab Madina, dinakhodai Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution untuk memenuhi aspirasi dan masyarakat di berbagai desa pesisir pantai, yang panjangnya mencapai 170 km. Itu kesimpulan yang muncul pasca kunjungan
Safari Ramadhan Pemkab Madina di Masjid Raya Pasar Natal.
Warga mengaku belum merasakan seutuhnya arti kemerdekaan, sebab hingga saat ini mereka masih banyak menghadapi persoalan yang belum kunjung selesai,
terutama peningkatan taraf hidup.
Rahmad, tokoh masyarakat Natal menyampaikan sore ini, masyarakat nelayan masih sulit berkembang, karena mesin pembuat es batangan belum ada, padahal mesin ini sangat dibutuhkan warga untuk pengawetan serta pendinginan ikan-ikan hasil tangkapan dari laut. Ada memang beberapa unit mesin pendingin,
namun belum mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan lain yang terus dirasakan masyarakat, belum tersedianya sarana air minum maupun PDAM. Kemudian aliran listrik PLN yang sering padam dan kurang arus.
Gal senada juga, disampaikan tokoh masyarakat Muara Batang Gadis, Hilman Parinduri mengungkapkan, kurangnya perhatian pemerintah dalam membangun berbagai sarana insfrastruktur di kecamatan itu, baik pembukaan badan jalan maupun
pemeliharaan jalan-jalan yang telah ada.
Kami memang berada di penghujung Madina,tapi sangat butuh perhatian pemerintah untuk menyelesaikan persoalan, khususnya menyangkut transportasi. Kondisi sarana transportasi yang sudah lama mengalami rusak parah, namun tetap luput dari perhatian pemerintah.
Begitu juga bagi masyarakat Batahan, sudah lama membutuhkan sarana transportasi yang baik, khususnya jalan yang penghubung Batahan-Kecamatan Sinunukan sepanjang 18 km yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.
Ia menuturkan, masyarakat Batahan membutuhkan kantor Mapolsek. ”Masyarakat Batahan sudah menyumbangkan tanah untuk pertapakan kantor Polsek dan bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta. Namun hingga sekarang bangunan yang kami butuhkan
hanya berdiri seadanya saja,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Bupati Hidayat Batubara mengatakan, akan memprioritaskan pembangunan ketiga kecamatan itu. ”Keluhan warga Natal tentang arus listrik dan PDAM, pada tahun 2012 akan kami sahuti dengan mendirikan listrik tenaga air,” sebutnya.
PANYABUNGAN - Masih banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat Pantai Barat,
Kabupaten Mandailing Natal yang harus disahuti dan dipenuhi pemerintah.
Itu mengisyaratkan beratnya beban Pemkab Madina, dinakhodai Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution untuk memenuhi aspirasi dan masyarakat di berbagai desa pesisir pantai, yang panjangnya mencapai 170 km. Itu kesimpulan yang muncul pasca kunjungan
Safari Ramadhan Pemkab Madina di Masjid Raya Pasar Natal.
Warga mengaku belum merasakan seutuhnya arti kemerdekaan, sebab hingga saat ini mereka masih banyak menghadapi persoalan yang belum kunjung selesai,
terutama peningkatan taraf hidup.
Rahmad, tokoh masyarakat Natal menyampaikan sore ini, masyarakat nelayan masih sulit berkembang, karena mesin pembuat es batangan belum ada, padahal mesin ini sangat dibutuhkan warga untuk pengawetan serta pendinginan ikan-ikan hasil tangkapan dari laut. Ada memang beberapa unit mesin pendingin,
namun belum mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan lain yang terus dirasakan masyarakat, belum tersedianya sarana air minum maupun PDAM. Kemudian aliran listrik PLN yang sering padam dan kurang arus.
Gal senada juga, disampaikan tokoh masyarakat Muara Batang Gadis, Hilman Parinduri mengungkapkan, kurangnya perhatian pemerintah dalam membangun berbagai sarana insfrastruktur di kecamatan itu, baik pembukaan badan jalan maupun
pemeliharaan jalan-jalan yang telah ada.
Kami memang berada di penghujung Madina,tapi sangat butuh perhatian pemerintah untuk menyelesaikan persoalan, khususnya menyangkut transportasi. Kondisi sarana transportasi yang sudah lama mengalami rusak parah, namun tetap luput dari perhatian pemerintah.
Begitu juga bagi masyarakat Batahan, sudah lama membutuhkan sarana transportasi yang baik, khususnya jalan yang penghubung Batahan-Kecamatan Sinunukan sepanjang 18 km yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.
Ia menuturkan, masyarakat Batahan membutuhkan kantor Mapolsek. ”Masyarakat Batahan sudah menyumbangkan tanah untuk pertapakan kantor Polsek dan bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta. Namun hingga sekarang bangunan yang kami butuhkan
hanya berdiri seadanya saja,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Bupati Hidayat Batubara mengatakan, akan memprioritaskan pembangunan ketiga kecamatan itu. ”Keluhan warga Natal tentang arus listrik dan PDAM, pada tahun 2012 akan kami sahuti dengan mendirikan listrik tenaga air,” sebutnya.
Editor: SASTROY BANGUN
(dat05/rilis/wol)
SURAT NATA :
BUPATI MADINA ANCAM PENGUSAHA ,
PANTAI BARAT BELUM MERDEKA ???
PANTAI BARAT BELUM MERDEKA ???
Mengomentari berita Sipirok.Net dalam judul Bupati Madina Ancam Pengusaha
by Putra Sipirok tgl.13 Agustus 2011 dan berita yang dimuat di Waspada Online
tgl.18 Agustus 2011 dalam judul Pantai Barat belum Merdeka ?,
maka kami sampaikan sbb,;
by Putra Sipirok tgl.13 Agustus 2011 dan berita yang dimuat di Waspada Online
tgl.18 Agustus 2011 dalam judul Pantai Barat belum Merdeka ?,
maka kami sampaikan sbb,;
Pantai Barat Mandailing yang akan dimekarkan entah kapan itu memang dari dulu dalam pangkuan Mandailing belum mengecap arti kemerdekaan itu karena selalu di jajah dengan kebijakan tanpa memperhitungkan masa depan masyarakat Pantai Barat, dan oleh sebab itu sebagai ucapan terima kasih atas penderitaan ini diberikan gelar Mandailing sebagai tambahan dari nama Pantai Barat, sebab itulah yang baru dicapai oleh masyarakat Ranah Nata yaitu PANCARIAN DI BANTAI,BADAN MULARAT
MANJADI LANDAI JO TAGILIENG (MANDAILING).
MANJADI LANDAI JO TAGILIENG (MANDAILING).
Betapa banyaknya yang telah tergiling dan landai (habis)semua hutan ulayat tanah adat Ranah Nata, digiling oleh Penguasa dan Pengusaha, sehingga hak rakyat untuk mendapatkan PESERTA PERTANI PLASMA tidak kebagian alias DIABAIKAN.Yang mendapat adalah pihak- pihak tertentu, walaupun pemberian dan prembelian lahan terjadi topang tindih dan adat tidak ada lagi, sedangkan Republik ini lahir dari rahim Adat Istiadat yang dikandung oleh Bundo Kanduong bersama Datuok atau Rajo/ Tuanku. Hampir semua perusahaan yang memperkosa tanah ulayat bermasalah dengan rakyat/masyarakat adat,kecuali warga tranmigrasi yang memang bukan tanah nenek moyang mereka yang dibawa dari sana, tapi ada juga yang berani menggerogoti tanah ulayat di BANJARAGAM, PANGGUNG BULUH dan CILACAP , tanpa diketahui oleh kepala desa atau diketahui oleh kepala desa lainnya
disebabkan praktek MADINA CANTIK itu.
disebabkan praktek MADINA CANTIK itu.
Bila dituntut secara adat, mereka meminta secara Nasional yaitu surat tanah dan bukti lainnya, tapi sayang mereka para pemimpin BUTA HURUF sebab tidak tahu apa yang dikatakan ADAT itu yaitu A = TIDAK DAT = TERTULIS JADI TIDAK TERTULIS (darimana dapat suratnya...??? ). Kalau kita balik bertanya kepada mereka,dimana surat penyerahan TANAH ADAT ITU MENJADI MILIK NEGARA, SEBAB NEGARA INI LAHIR DARI ADAT, ATAU APAKAH ADAT ITU DIBUAT SETELAH INDONESIA MERDEKA..?????? .TAK MUNGKIN DULUAN CUCU LAHIR DARI PADA UCI / ANGKU !!!
Secara kenyataan bahwa kita semua melupakan sejarah sebab hak-hak orang yang ikut memperjuangkan Nusantara Indonesia ini merdeka, telah dicabik-cabik oleh orang yang menikmati arti sebuah kemerdekaan, walaupun kemerdekaan ini di isi oleh Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)yang menghasilkan kepemimpinan BERHASIL DALAM LAPORAN.
Dengan masih berrjalannya operasi MADINA ( MAIN DIMANA MANA) dengan taktik CANTIK ( CARA & ASPIRASI NEKAD, TIKUS INTAI KUCING ), apa yang dijanjikan oleh Bapak Bupati Madina jauh dari kenyataan, sebab MADINA CANTIK adalah virus terbesar dan berbahaya di persada Nusantara ini. Masalah perbatasan di Muara Batanggadis dengan masyarakat, KAPANKAH PERUSAHAAN MEMPUNYAI TANAH DI PANTAI BARAT INI ...???. ANTAR DESA SAJA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN DAN SEBAGAI CONTOH PERBATASAN ANTARA KAMPUNG SAWAH DENGAN SETIA KARYA NATAL BELUM SELESAI, KARENA PAPAN YANG TERPASANG 1 KM DALAM ULAYAT KAMPUNG SAWAH MASIH TERPAMPANG GAGAH DI JEMBATAN PULASAN, SUNGAI PINANG KAMPUNG SAWAH.
Jalan jalur NASIB (NATA SINUNUKAN BATAHAN) dan jalur NATAS (NATA TABUYUNG SINGKUANG) sangat memprihatinkan sekali dan oleh sebab itu saya acungkan jempol buat SIPIROK.NET dan WASPADA ONLINE,sebab memilih judul yang sangat tepat dan mengena itu (BUPATI MADINA ANCAM PENGUSAHA & PANTAI BARAT BELUM MERDEKA ?).
Kalau kita baca sikon setiap harinya dimana puluhan ribu hektar tanah ulayat yang diperkosa oleh pengusaha dengan kekuatan gari oleh penguasa. Jangankan memberikan kepada masyarakat ulayat tersebut menjadi PESERTA PETANI PLASMA, saban hari menghancurkan sarana perhubungan yang merugikan masyarakat PANTAI BARAT karena PANCARIAN DIBANTAI BANYAK MELARAT (PANTAI BARAT).
Bila hal ini diurus dan diperjuangkan, kadang terjadi langkah-langkah yang kurang baik dikarenakan masyarakat yang awam dan bodoh, tapi tak mau dibodoh-bodohi dan akhirnya terjadi NAD ( NATA AKSI DEMO ) dan SERGAP SERENTAK TIGAPULUH APRIL) atas insiden NASI ( NATA SIMPANGGAMBIR )dalam percekcokan SAPARINDUAN.
Diharapkan kesungguhan dari Bapak Bupati Madina kiranya hal ini jangan hanya tinggal janji saja. Sebab Allah telah mengingatkan dalam al-Qur”an dalam firman Yaa Ayyuhalla dzina amanu , ‘aufu bil uqud , Hai orang yang beriman, sempurnakan/laksanakanlah janjimu !!!. Begitu juga dalam masalah PLN yang POLTAGE LISTRIK NYEDROP
ALIAS LEMAH (KURANG ARUS) DAN SERING MATI .
ALIAS LEMAH (KURANG ARUS) DAN SERING MATI .
BUPATI MADINA ANCAM PENGUSAHA,sebab PANTAI BARAT BELUM MERDEKA ?, ITULAH KALIMAT YANG POPULER DI BULAN SUCI RAMADHAN 1432 HIJRIYAH INI , SEMOGA DENGAN KEBERKATAN RAMADHAN, RANAH NATA YANG SELAMA INI ASYIK MEMBERSARKAN ORANG LAIN, MARI MENJADI
RAKYAT BENAH NASIB & TAHTA
( RANAH NATA - 1 )
DENGAN SIFAT
RAMAH, AMANAH,TERBINA DAN BERTAQWA
( RANAH NATA 2 )
SEMOGA
( RANAH NATA 2 )
SEMOGA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar